SULUT | TRIBUN.ASIA : Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Hal ini terlihat dari pertemuan strategis antara Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang digelar di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban namun sarat dengan substansi tersebut, Gubernur YSK memaparkan potensi besar sumber daya kelautan Sulawesi Utara yang selama ini belum tergarap secara optimal. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong transformasi ekonomi maritim di daerahnya.
“Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Pak Menteri. Sebagai putra daerah, saya ingin Sulawesi Utara tidak hanya dikenal karena keindahan lautnya, tapi juga karena kontribusinya dalam ekonomi nasional melalui sektor kelautan yang terkelola dengan baik,” ujar Gubernur YSK.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah rencana pembangunan pelabuhan baru (New Port) di Bitung. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas logistik dan membuka akses ekspor komoditi laut Sulawesi Utara ke pasar internasional.
Gubernur YSK menegaskan bahwa laut harus dipandang sebagai masa depan ekonomi daerah, bukan sekadar ruang geografis. “Laut adalah sumber kehidupan. Jika kita kelola dengan cerdas dan berkelanjutan, dia akan menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat Sulut,” tegasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan menyambut baik gagasan dan komitmen Gubernur YSK. Ia menambahkan bahwa KKP telah merancang berbagai program dalam kerangka ekonomi biru (blue economy), seperti penangkapan ikan secara terukur, budidaya ramah lingkungan, konservasi wilayah laut, hingga pengentasan sampah plastik melalui ekonomi sirkuler.
“Ekonomi biru adalah masa depan Indonesia. Kami siap mendukung Sulawesi Utara sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan sektor ini,” ungkap Menteri Trenggono.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dari kolaborasi jangka panjang antara KKP dan Pemerintah Provinsi Sulut dalam mewujudkan pengelolaan kelautan yang inklusif dan berkelanjutan. Harapannya, pembangunan sektor kelautan tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
