SIAK, Tribun.Asia
Bupati Siak Afni Zulkifli menjelaskan pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah. Pembentukan tim ini sebagai langkah strategis dalam menangani persoalan konflik lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Siak.
Ujar Bupati Siak Afni Z di Kantor Bupati, Rabu 20 Agustus 2025.
Ada lima unsur yang dilibatkan dalam tim yang dibentuk, dalam sistem atau kegiatan ini antara lain, Pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat.
Menyelesaikan konflik lahan adalah salah satu program prioritas Bupati Siak. Penyelesaian konflik pertanahan/agraria dan pemenuhan hak rakyat atas tanah secara adil di wilayah Kabupaten Siak. Menurut Afni pembentukan tim tersebut adalah salah satu cara dalam mewujudkan penyelesaian konflik lahan secara adil, transparan, dan berlandaskan hukum melalui kearifan lokal, ujar Bupati Siak, Afni Z.
“Setelah terbentuknya tim ini akan dibuka sekretariat atau rumah aduan masyarakat dan akan dilakukan verifikasi oleh kelompok kerja nantinya, Tim akan melakukan investigasi secara mendalam melibatkan semua unsur untuk menganalisa dan berkoordinasi. Selain itu kami juga telah membuka rumah dinas Bupati sebagai Rumah Rakyat untuk silahturahmi, koordinasi, saran dan kritikan maupun curahan hati masyarakat.” Ujar Bupati.
Rapat koordinasi Forkopimda itu, juga di hadiri oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, Forkopimda, pimpinan OPD, para Camat, penghulu, pihak swasta dan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Bupati Siak Afni Z juga menegaskan, penyelesaian konflik lahan akan dilakukan secara adil dan sesuai aturan. Afni mencontohkan, jika ada lahan di kawasan hutan yang ditanami sawit setelah 2020 lalu diperjual-belikan, maka yang salah adalah pihak penjual maupun pembeli.
“Jangan disalah artikan, sayang rakyat bukan berarti membiarkan pelanggaran. Kita negara hukum. Tim ini hadir agar penyelesaian benar-benar adil, bukan berpihak pada kelompok tertentu,” tegasnya.
Dengan terbentuknya tim ini juga mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha kehutanan dan Asosiasi dari kalangan perusahaan, sebab korporasi ini juga kebingungan kemana harus menyalurkan bantuan ataupun aduan ketika ada konflik lahan dengan masyarakat.
“Kita meminta dukungan penuh dari NGO serta media supaya ada langkah percepatan penyelesaian konflik dan mensosialisasikannya kepada masyarakat,” tutup Afni.
(Team)
